NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperkuat perhatian terhadap Pulau Sebatik sebagai salah satu beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pulau yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia, itu menjadi fokus prioritas pengelolaan perbatasan dan instruksi langsung Bupati Nunukan H Irwan Sabri karena dinamika sosial, ekonomi, serta isu kewilayahan yang masih membutuhkan penanganan serius.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, menegaskan bahwa Bupati Nunukan melihat Sebatik tidak hanya memiliki nilai strategis dari sisi pertahanan negara, tetapi juga menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi yang harus ditata dengan baik. Menurutnya, pemerintah daerah kini mempercepat identifikasi persoalan yang terjadi di lapangan agar penanganan lebih sinkron dengan kebijakan pusat.
“Sebatik adalah garis terdepan bangsa. Semua persoalan yang terjadi di perbatasan bukan hanya soal administrasi wilayah, tetapi berkaitan langsung dengan martabat negara, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan ekonomi di tapal batas,” kata Robby.
Ia menjelaskan, Sebatik telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas perbatasan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025–2029 tentang RPJMN. Status tersebut membuat sejumlah desa di Sebatik, terutama yang masuk kategori Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP), menjadi fokus pembangunan.
Menurut Robby, ada sejumlah isu besar yang kini menjadi prioritas Bupati Nunukan. Salah satunya adalah ketidakseimbangan kebutuhan ekonomi warga perbatasan, yang selama ini masih dipengaruhi aktivitas perdagangan lintas batas. Kondisi ini berdampak pada ketergantungan sebagian warga terhadap pasokan kebutuhan dari Malaysia.
“Kemandirian ekonomi menjadi ujung tombak pertahanan perbatasan. Selama ketergantungan masih tinggi, kita belum mampu berdiri dengan kuat dalam aspek kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, persoalan fasilitas infrastruktur masih menjadi catatan penting. Sejumlah sarana penunjang seperti dermaga ekonomi, jaringan listrik, air bersih, serta aset strategis seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN), belum beroperasi secara optimal. Robby menilai hal itu berpengaruh terhadap kelancaran perdagangan lokal dan distribusi logistik.
“Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi adalah tuntutan utama. Tidak bisa parsial, harus membentuk ekosistem ekonomi yang saling mendukung,” ujar Robby.
Isu batas wilayah yang dalam beberapa waktu terakhir kembali memunculkan dampak terhadap masyarakat juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah melakukan verifikasi lapangan untuk memperkuat kejelasan batas wilayah administratif.
Pada saat yang sama, BPPD juga menangani isu hukum yang mengemuka di kawasan tapal batas, termasuk tingginya potensi pelanggaran keimigrasian, perdagangan orang, serta aktivitas ilegal lintas negara.
Menurut Robby, penegakan hukum menjadi bagian penting dalam menciptakan perbatasan yang tertib dan aman.
“Kita ingin Sebatik dikenal sebagai wilayah perbatasan yang tertib hukum, aman, dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi warga lokal,” tegasnya.
Robby juga menyebut bahwa tata ruang wilayah perbatasan kini sedang difinalisasi melalui penyusunan rencana detail kawasan perbatasan Sebatik. Dokumen tersebut akan menjadi dasar pengembangan ekonomi, pemukiman, pertanian, hingga sektor jasa yang selama ini tumbuh tanpa kerangka ruang yang seragam.
Menurutnya, keseriusan percepatan pembangunan Sebatik adalah bagian dari tanggung jawab negara terhadap wilayah terdepan yang selama ini menjadi simbol kedaulatan.
“Pulau Sebatik adalah halaman depan Indonesia. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi ukuran sejauh mana negara hadir untuk masyarakatnya di garis terdepan,” pungkasnya. (Adm)
