NUNUKAN – Komitmen pemerintah dalam memberantas pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural atau ilegal kembali dibuktikan dengan langkah konkret.
Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Desk Perlindungan PMI menggelar inspeksi mendadak (sidak) berskala besar di Pelabuhan Internasional Tunon Taka Nunukan yang merupakan salah satu pintu gerbang utama menuju negara tetangga Malaysia.
Dalam sidak tersebut, tim gabungan memeriksa sekitar 1.900 orang penumpang dari dua kapal penumpang besar yakni KM Bukit Siguntang dan KM Thalia. Operasi ini menyasar upaya pemberangkatan calon PMI secara ilegal yang kerap memanfaatkan jalur pelabuhan di kawasan perbatasan.
Direktur Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (PPA) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah mengatakan, bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap semua penumpang yang turun, guna menelusuri kelengkapan dokumen dan legalitas kepergian mereka.
“KM Talia mengangkut sekitar 400 hingga 600 penumpang, sedangkan KM Bukit Siguntang mengangkut antara 1.200 hingga 1.300 orang. Seluruh penumpang kami periksa dengan cermat,” ujar Nurul, Selasa (6/5/2025).
Nurul menegaskan, kegiatan serupa akan terus digelar, bahkan diperluas ke pelabuhan-pelabuhan lain yang berpotensi menjadi jalur pengiriman PMI ilegal.
“Langkah ini adalah bentuk nyata perlindungan negara terhadap warganya. Kami tidak akan berhenti sampai praktik ilegal ini benar-benar diberantas dari akar,” tegasnya.
Sebanyak 200 personel gabungan dikerahkan dalam sidak ini. Mereka berasal dari Bareskrim Polri, Polres Nunukan, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kaltara, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Nunukan, serta Pelindo Regional 4 Nunukan selaku pengelola pelabuhan.
General Manager (GM) Pelindo Regional 4 Nunukan, Beny menyampaikan dukungan penuh terhadap operasi tersebut. Menurutnya, sebagai pengelola pelabuhan, Pelindo memiliki tanggung jawab moral dan strategis dalam mendukung segala upaya penegakan hukum di kawasan perbatasan.
“Kami menyiapkan seluruh fasilitas pelabuhan, mulai dari ruang tunggu, area pemeriksaan, hingga jalur akses kendaraan, agar proses inspeksi ini berjalan lancar dan aman. Pelindo berkomitmen untuk menjadi mitra aktif pemerintah dalam menjaga pelabuhan tetap bersih dari aktivitas ilegal, khususnya terkait perdagangan orang,” ucap Beny kepada media ini.
Ia juga menambahkan bahwa peran pelabuhan sangat krusial sebagai titik awal atau akhir dari mobilitas manusia, sehingga kewaspadaan dan koordinasi lintas instansi harus selalu ditingkatkan.
Operasi ini menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir untuk melindungi warganya dari praktik eksploitasi dan perdagangan manusia. (Adm)
